Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini disela-sela kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Kepri, Selasa (15/2/2021). Foto : Jaka/nvl

Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengatakan, perlu adanya kerja sama yang baik antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau dengan pemerintah daerah setempat untuk menyelesaikan masalah stunting. Karena kalau pemda tidak memberikan dukungan, maka program ini tidak berjalan dengan efektif.

"Saya menyarankan kepada BKKBN Provinsi Kepri terus melakukan koordinasi yang lebih erat lagi. Program stunting ini kan dari pusat, biasanya memang program seperti ini tidak menjadi primadona oleh pemda. Kalau pendekatannya tidak pas, maka tidak akan mendapatkan dukungan," ujar Yahya Zaini disela-sela kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Kepri, Selasa (15/2/2021)

Tujuan program stunting adalah untuk menciptakan generasi yang unggul di masa depan. Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengharapkan, agar pemda dapat memberi dukungan terhadap program stunting ini, karena kalau generasi tumbuh kerdil dan kurus, SDM yang berkualitas akan sulit tercapai. Sehingga tidak sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi dalam rangka prioritas pembangunan  nasional.

"Kita mendukung setiap upaya untuk menyelesaikan permasalahan stunting. Apalagi presiden sudah menugaskan kepada BKKBN sebagai leader untuk menangani stunting bersama 11 kementerian dan lembaga. BKKBN kan punya jaringan SDM yang sangat luas, mereka punya kader-kader posyandu yang menjadi ujung tombak di setiap desa dan kelurahan. Sehingga mereka bisa dijadikan bagian untuk menyosialisasikan program stunting ini," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Kepri Mediheryanto menjelaskan, pihaknya dalam penanganan stunting tidak hanya bersifat represif atau jangka pendek saja, tapi juga menggunakan strategi preventif (jangka panjang). BKKBN juga sudah mendapat dukungan dari Kemendagri berupa surat edaran akan melakukan pemetaan  dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah.

"Untuk Kepri sendiri, kami juga sudah mendapat dukungan berupa surat edaran gubernur terkait pelaksanaan dari pendataan. Dari hasil pendataan itu, kita akan mendapatkan data keluarga yang punya anak stunting dan data keluarga yang punya resiko tinggi. Kami akan mendapatkan pendataan itu melalui smartphone dan manual, tapi kita akan lebih mengutamakan melalui digital," jelasnya. (jk/es)